Asal Jangan Ganggu PKB, Bisa Kayak Rusia-Ukraina Nanti!

BizWeb.co.id.com – Ketua PKB Abdul Muhaimin Iskandar sapaan akrab Cak Imin mengaku tidak masalah jika Presiden Joko Widodo memiliki Partai Rakyat atau PAN di kabinet pemerintahan. Namun, dia mengingatkan agar PAN tidak mencampuri urusan PKB.

“Yang penting tidak mengganggu posisi PKB. Masuk (di kabinet), tapi jangan ganggu PKB,” kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 24 Maret 2022.

Cak Imin meminta agar PAN tidak mencampuri kursi menteri yang dijabat PKB di Kabinet. Itu, menurutnya, akan menciptakan konflik seperti Rusia-Ukraina.

“Tolong jangan ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, nanti kita lawan Ukraina. Apakah PAN cocok untuk PKB?” katanya.

Baca juga:
Bertemu Dubes Rusia Cak Imin, Berharap Putin Tetap Hadiri KTT G20 Bali

Sementara itu, Chak Immin mengatakan Presiden Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda akan melakukan reorganisasi atau pembenahan kabinet dalam waktu dekat.

Kakkimin mengaku pernah bertemu Jokowi di Bali. Namun, tidak ada pembicaraan tentang reorganisasi pada pertemuan itu.

“Saya bertemu dengannya di Bali dan tidak ada pembicaraan tentang reorganisasi,” katanya.

PAN disebut-sebut mendapatkan kuota dari Jokowi.

Partai Rakyat (PAN) diketahui mampu menjabat baik sebagai menteri maupun wakil perdana menteri jika organisasinya direorganisasi. Nama Wali Kota Bogor Bima Arya juga akan masuk kabinet.

Baca juga:
Cak Imin angkat bicara soal reshuffle kabinet, ungkap hasil pertemuan dengan Jokowi di Bali: Saya kira harus ada evaluasi

Dalam hal ini, dia mengangkat suaranya untuk menanggapi berita tentang Kungdo. Kepala Staf Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, belum ada informasi resmi terkait kabar yang beredar.

Saat dicek di BizWeb.co.id.com pada Senin, 21 Maret 2022, Heru mengatakan “belum ada informasinya”.

Baca Juga :  Sedang Asyik Nonton Sabung Ayam, 20 Orang di Meksiko Ditembak Mati Kartel

Menanggapi hal itu, Bima Arya mengatakan tidak masuk dalam rekomendasi PAN kepada kabinet Indonesia Maju.

Bima Arya baru-baru ini mengatakan, “Setahu saya, nama saya tidak direkomendasikan. Bukan atas rekomendasi partai, mungkin karena saya masih bertugas di Bogor.”

Ia mengatakan, sejauh ini PAN belum menerima berita atau informasi resmi langsung dari istana maupun dari Presiden Joko Widodo.

Wacana reorganisasi kabinet Mazu Indonesia yang diumumkan Maret lalu, hanya berasal dari beberapa sumber orang dalam. Walikota Bogor akan fokus pada pekerjaannya hingga 2023, sesuai dengan aturan pemilu saat ini.

“Kita semua percaya bahwa ketum, Bang Zul (Zulkifli Hasan) akan berkomunikasi dengan presiden,” katanya.

Ia menambahkan, secara internal, PAN memiliki satu BizWeb.co.id untuk mendelegasikan wacana reorganisasi kepada Hasan, nama-nama calon, serta waktu dan jabatan menteri.