Rakyat Tidak Berkehendak, MPR Nilai Amandemen UUD 1945 untuk PPHN Lebih Baik Ditunda karena Situasi Tidak Kondusif

BizWeb.co.id.com – Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, menilai usulan amandemen UUD 1945 harus ditunda.

Rencana perubahan UUD 1945 untuk setidaknya mengatur Pokok-pokok Kebijakan Nasional (PPHN) kini telah ditunda selama MPR.

“Banyak pembahasan tentang penundaan pemilihan presiden yang akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden saat ini, sehingga sebaiknya amandemen konstitusi tidak dilaksanakan dalam periode 2019-2024,” katanya. ” kata Basarah dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/3/2022).

Menurut Basarah, koreksi tidak boleh dilakukan dalam keadaan nasional yang merugikan. Pada akhirnya, mereka takut hanya akan menimbulkan keraguan satu sama lain.

Baca juga:
Modifikasi sebatas pimpinan PPHN dan MPR saja: sebaiknya pilkada tidak ditunda.

“Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh dilakukan dalam situasi psikologis yang tidak kondusif bagi negara, seperti adanya pemikiran dan keragu-raguan di antara sesama penyusun negara, serta kepentingan suatu negara. negara tertentu. Individu dan kelompok” kata Basara.

Basarah mengatakan MPR harus terlebih dahulu memastikan bahwa psikologi politik negara dalam keadaan baik sebelum mengambil langkah resmi untuk mengubah UUD sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kata Basarah.

“Dan keduanya Kewajaran Revisi konstitusi merupakan kebutuhan nasional untuk kepentingan kelompok maupun individu tertentu.”

Namun demikian, selaku Ketua Fraksi PDIP-MPR RI, Basarah mengaku mengarahkan Pansus MPR Fraksi PDIP agar tugas dan tanggung jawab riset, bersama berbagai komponen negara lainnya, tetap berjalan.

Dikatakannya, “Dalam rangka menyusun konsep PPHN secara lebih praktis dan komprehensif sebagai bahan rekomendasi MPR periode berikutnya.”

Baca juga:
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR: Rakyat Tak Mau UUD 1945 Amandemen

Baca Juga :  Jadwal 16 Besar All England: Jonatan vs Kunlavut

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, perubahan UUD 1945 tidak terburu-buru dengan memasukkan pokok-pokok kebijakan nasional (PPHN).