PKB Tolak Usulan Hak Angket Minyak Goreng: Bikin Kegaduhan Baru

Jakarta, BizWeb.co.id Indonesia

kelompok kamp PKB Komite VI DPR menyatakan penolakan terhadap usulan Fraksi PKS tentang pembentukan panitia khusus (Pansus); kontak Hal ini terkait dengan tingginya harga dan kelangkaan minyak nabati di pasaran akhir-akhir ini.

Nasim Khan, Ketua Fraksi PKB di Komite VI Republik Demokratik Rakyat Korea, mengatakan keputusan itu diambil untuk membentuk panitia buruh (panja) menggantikan panitia khusus dalam kasus ini. Pasalnya, distribusi dan harga minyak goreng ditentukan oleh Ratas yang akan digelar di Istana Kerajaan, Jakarta, Selasa (15/03).

“Soal usulan PKS untuk hak penyidikan. Menurut kami masih belum perlu. Soalnya juga Komisi VI yang memutuskan Panja,” katanya. BizWeb.co.id.comJika dikonfirmasi, Senin (21/3).

Nassim menjelaskan, yang menjadi Kepala Koordinasi Perekonomian adalah Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, karena distribusi dan harga minyak goreng diputuskan dalam rapat konsiliasi terbatas. Karena dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan, langsung di bawah Airlangga.

Diakuinya, susunan pansus dan usulan kewenangan penyidikan hanya menimbulkan kerancuan baru. Di sisi lain, Partai Progresif Demokratik adalah komunitas yang menghadapi Ramadhan, bisepmencoba.

“Waktu tambahan untuk pertanyaan dari Pansus sangat ketat, terutama ketika Idul Fitri membuat banyak keributan saat sedang berlangsung,” katanya.

Sebaliknya, lanjut Nasim, Dewan VI DPR kini sepakat membentuk Panitia Pangan dan Bahan Pokok. Ini bagian dari upaya mengungkap apa yang disebut mafia dalam kelangkaan minyak goreng belakangan ini.

“Langkah terpenting sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum selama ini terbuka dan menangani mafia minyak,” katanya.

Fraksi PKS Republik Demokratik Rakyat Korea sebelumnya mengaku telah mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) dan hak investigasi terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran.

Baca Juga :  Asal Jangan Ganggu PKB, Bisa Kayak Rusia-Ukraina Nanti!

PKS menilai kelangkaan minyak harus dibuat transparan dan terbuka untuk umum, meski kini mulai terwujud.

Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komite IV DPR dari Fraksi PKS, Jumat mengatakan, “DPRS cabang PKS melakukan tindakan politik dengan mengajukan hak kepada DPR untuk menyelidiki kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. 18/3).

(Sampah/Ain)

[Gambas:Video CNN]