Ditanya Bukti Publik Dukung Penundaan Pemilu 2024, Luhut Tolak Buka ‘Big Data’-nya

Menko Luhut enggan membeberkan big data yang diklaim banyak pihak mendukung penundaan Pilkada 2024.

Menteri Koordinator Penanaman Modal Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Foto oleh Anton Raharjo/Anadolu Agency via Getty Images

Perdebatan soal penundaan pemilihan umum 2024 terus bermunculan di kalangan elite politik, sehingga memicu pro dan kontra. Kebijakan ini, jika disetujui oleh mayoritas di Kongres, akan memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hingga setidaknya 2026.

Orang pertama yang menyampaikan wacana di akhir Februari adalah Muhaimin Iskandar, ketua Katedral Kebangkitan Rakyat (PKB). Politisi yang akrab disapa Kak Lim-min itu mengakui perlunya penundaan pemilu. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia Itu mulai meningkat setelah epidemi. Kemunculan Jokowi dinilai berperan besar dalam pemulihan ekonomi, dan pergantian pemerintahan bisa menyebabkan kemunduran.

Elit politik lain yang menyatakan hal serupa adalah Menteri Koordinator Penanaman Modal Kelautan Luhut Binsar Panjaitan saat menghadiri podcast Deddy Corbuzier pada 12 Maret 2022. Luhut mengatakan timnya: Percakapan Media Sosial “Big Data” Dilibatkan oleh 110 Juta Orang dari Indonesia.

Menurut Luhut, ada tren data yang cenderung mendukung penundaan Pilkada 2024. kerinduan. “Jika BizWeb.co.id rakyat keras, Partai Demokrat dan parpol harus mendengarkan BizWeb.co.id pemilih.” berbicara luh.

Klaim Luhut dikritik oleh para pakar data, sesama politisi, dan pakar hukum. PDIP adalah salah satu partai politik utama yang mendukung Presiden Jokowi. Meminta Luhut untuk tidak berpolitikIa fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Penanaman Modal.

Ismail Fahmi, salah satu pendiri firma analisis media sosial Drone Emprit, adalah salah satu kritikus yang menyoroti klaim data besar politisi berusia 74 tahun itu. masa lalu Pernyataan di akun Twitter AndaIsmail mengatakan, berdasarkan data komparatif yang dimilikinya, sebanyak 10.852 akun Twitter terlibat dalam pembahasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan mengamati percakapan antar pengguna Facebook. “Sebagian besar menolak. [penundaan pemilu]’ kata Ismail.

Baca Juga :  Larang PNS Cukur Janggut-Penggal Maneken

Momen Mengonfirmasi BizWeb.co.id Indonesia, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mendesak Luhut untuk memperkuat klaimnya bahwa banyak yang ingin menunda pemilu dua tahun ke depan. Ia juga menuntut agar big data yang diklaim Luhut dipublikasikan.

Menurut definisi, data besar Ini pada dasarnya adalah kumpulan data publik dan ringkasan pola interaksi yang dapat diperoleh dari berbagai media seperti media sosial, forum internet, catatan demografis, dan banyak lagi. Umumnya, data semacam ini dapat dianalisis, diproses, atau diakses oleh siapa pun secara publik.

Namun, saat menerima konfirmasi media pada 15 Maret 2022, setelah Pertemuan Persiapan G20 di Jakarta, dia menolak membeberkan ‘big data’ yang dimilikinya. Ia menjamin data terkait 110 juta percakapan pengguna media sosial itu bukan fiktif.

“Seharusnya ada [big data], bohong. tapi jangan La [dibuka ke publik]Kenapa dibuka,” kata Luhut. sebagaimana dilaporkan sumber berita.

Ia mengatakan, “Wacana penundaan pemilihan umum didasarkan pada kekhawatiran bahwa pemerintah akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional,” katanya. Sementara biaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 akan menjadi Diperkirakan Rp 86 triliun.

“Mengapa kita ingin menghabiskan begitu banyak uang untuk pemilihan presiden sekarang? Di bulan Mei Kami masih sibuk dengan COVID-19 dan situasinya seperti ini. Itu pertanyaannya. Kenapa harus buru-buru?” kata Luhut.

Dari bagian dari diskusi online laporan jamBivitri Susanti, pakar tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Jentera (STIH), menilai pernyataan Luhut tentang big data tidak memiliki dasar ilmiah yang jelas. “Kami ditipu dengan cara ini, logika kami dimanipulasi secara sembarangan, dan apa yang dikatakan pihak berwenang itu benar,” kata Vivitri.

Baca Juga :  Penganut Konspirasi Sebut Insiden Will Smith Tampar Chris Rock Pengalihan Isu

Hingga saat ini, ada tiga partai politik di Indonesia yang mengajukan perpanjangan atau penundaan masa jabatan Presiden Jokowi: Katedral Kebangkitan Rakyat (PKB), Partai Kekuatan Rakyat (PAN), dan Partai Golkar. (Golkar). Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat bahwa penundaan hanya dapat didukung jika sesuai dengan konstitusi. Partai besar lainnya seperti PDIP, NasDem, Demokrat, dan PKS dengan tegas menolak manuver ini.

Di tengah pandangan negatif berbagai parpol, Kag Im-min sendiri menegaskan akan terus berupaya menunda pemilihan umum 2024. Mengonfirmasi BizWeb.co.id.com, Kag Im-min berencana untuk melobi para pemimpin partai politik besar untuk mengubah sikap mereka. Salah satu solusi, menurut posisi PSI, adalah mengamandemen konstitusi, membiarkan presiden terbuka terhadap kemungkinan menunda atau memperpanjang masa jabatannya pada saat yang sama.

“Kita masih menunggu pengumumannya. Kalau ketemu, ngobrol saja. [soal kemungkinan penundaan pemilu],” kata Ketua PKB itu pada 15 Maret 2022. “Kami juga tunduk pada konstitusi, jadi usul itu dalam koridor konstitusi.”