Ketua Jawara Depok: Seharusnya Logo Halal Baru Tetap Mudah Dibaca

Logo halal yang lama sudah cukup bagus. Jangan terlalu banyak mengubah logo lama.

BizWeb.co.id.CO.ID, JAKARTA — Ketua Jaringan Pengusaha Depok (Jawara) Ubaidillah Menilai perubahan logo halal pada kemasan tidak terburu-buru. Karena logo halal yang lama sudah cukup bagus. “Bahkan jika ingin mengganti logo, jika MUI cukup dihapus, atau jika ingin menyegarkan, jangan terlalu banyak mengubah logo yang ada,” kata Wu Bai dalam sebuah pernyataan. BizWeb.co.id.co.idRabu (16 Maret 2022).


Pria yang juga CEO Soto Seger Boyolali Hj Amanah ini menambahkan, logo tidak akan banyak berubah. Itu hanya berarti menyegarkan. Namun, dia meminta agar logo halal yang baru tetap terbaca seperti sebelumnya.


Permintaan Ubaidilah tidak berdasar. Menurutnya, logo halal baru yang diumumkan pemerintah sangat kontroversial.


“Kaligrafinya (halal) rumit dan menghasilkan banyak interpretasi yang berbeda,” katanya.


Bahkan, ia mendengar seseorang mengatakan bahwa membaca logo itu halal bahkan mengatakan itu haram. Menurut Ubaidilah, ini jelas kontraproduktif.


Ia mengatakan, “Bahkan jika lembaga yang membidangi sertifikasi halal di bawah Kementerian Agama saat ini ingin memperkuat atau memperkuat posisinya, mana yang menjadi bahan ejekan atau topik perdebatan yang tidak produktif?”


Sebelumnya, Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Logo atau label halal ini wajib digunakan oleh mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.


Menteri BPJPH Muhammad Arfi Hatim menjelaskan bahwa label Halal Indonesia berlaku secara nasional. Label ini juga menjamin kehalalan produk dan merupakan tanda telah memiliki Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.


Arfi mengatakan dalam pesan tertulis yang diterima BizWeb.co.id pada Sabtu (12/3/2022) bahwa “Label Halal Indonesia ini harus dicantumkan dalam kemasan produk, di bagian tertentu dari produk atau di lokasi tertentu di dalam produk.”

Baca Juga :  Hasil Uji Coba: Inggris Bungkam Swiss


Tarif atau biaya sertifikasi Halal BPJPH terbaru diatur dalam Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 141 tentang Penetapan dan Tata Cara Pembayaran Kepabeanan Layanan BPJPH BLU. Tarif layanan BPJPH BLU. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tarif bersertifikat halal melibatkan dua skema: pengusaha yang menyatakan diri.pernyataan diri) dan umum.


dilaporkan di situs halal.go.id, bea masuk untuk permohonan sertifikasi halal umum bagi pelaku usaha dengan pernyataan mandiri adalah sebesar Rp0 atau gratis. Kemudian, untuk aplikasi yang ditujukan untuk pelaku usaha umum, praktik terbaik untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar Rp 300.000 per sertifikat.