Buntut Kekesalan Jokowi, Impor Kementerian Bisa Dibekukan!

Jakarta, BizWeb.co.id Indonesia – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan, di bawah arahan dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pihaknya akan melakukan beberapa terobosan untuk mempromosikan produk dalam negeri.

Direktur Utama LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan akan ada beberapa cara untuk mengaktifkan produk dalam negeri dan Koperasi UMK.

Azwar menyampaikan kepada BizWeb.co.id Indonesia pada Jumat (25/3/25) beberapa rekomendasi, seperti “jika ada produk alternatif impor, pengelola katalog sebaiknya membekukan atau membekukan produk impor, termasuk katalog sektoral dari kementerian/lembaga.” dia menjelaskan. 2022).). Ini salah satu cara yang akan ditempuh LKPP.

Cara lain untuk mendorong produk dalam negeri, kata Azwar, adalah dengan mengurangi birokrasi atau langkah memasukkan e-catalog baik di e-catalog nasional maupun daerah. E-katalog nasional saat ini akan menguraikan aliran produk yang sebelumnya membutuhkan 8 langkah, dan sekarang hanya 2 langkah.

Mekanisme pengelolaan katalog lokal telah disederhanakan dari 4 langkah sebelumnya menjadi 1 langkah. Manajer yang diangkat, Azwar mengatakan pada Februari lalu, baru sekitar 40 pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki e-katalog daerah, dan kini semuanya serba otomatis.

“Cukup membuat showcase untuk produk Anda. Sekarang lebih dari 120 pemda telah membuka katalog lokal. Sekarang merupakan peluang bagi pengusaha lokal dan usaha kecil lokal untuk masuk,” ujarnya.

LKPP juga sedang mempersiapkan pengembangan sistem dalam rencana pengadaan umum (RUP) pemerintah baik kementerian/lembaga/pemda. Dengan sistem ini, LKPP mengetahui dan mengontrol alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi dalam rencana.

“Kemarin teman-teman di daerah (menggunakan kartu kredit pemerintah) sedikit kesulitan. Regulasi sudah ada,” katanya.

“Dengan fasilitas ini UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan pemda karena UMK bisa membayar langsung ke pemda, sehingga UMK tidak mengalami kesulitan cash flow. Artinya PDN dan UMK adalah APBN/APBD,” kata Azwar. mengatakan.

Baca Juga :  Respons ITDC Soal Roy Suryo Takut Sirkuit Mandalika Mangkrak

Sebelumnya, Jokowi mengaku belum memahami barang yang diimpor oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Jokowi memberikan pengarahan tentang ‘pengakuan Indonesia Bangga’ dan menyebutkan impor yang tidak terduga. Item ini adalah Closed Circuit Television (CCTV).

“Beli CCTV impor. Ada perusahaan yang bisa memproduksi di Korea. Apa ini? Kami tidak berpikir kami negara maju tempat kami membeli CCTV impor,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menekankan seragam TNI dan Polri yang sebagian besar masih impor. Padahal, industri dalam negeri bisa menghasilkan produk tersebut.

[Gambas:Video CNBC]

(tutup/tidak)