Alasan Novel Baswedan Gugat Jokowi soal TWK ke PTUN

Jakarta, BizWeb.co.id Indonesia

Firli Bahuri, mantan penyidik ​​KPK yang dipecat karena tidak lulus Tes Wawasan Nasional (TWK) novel basweda jelaskan alasan menggugat presiden Joko Widodo Itu dianggap melanggar hukum dan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Novel menyebut Jokowi adalah pimpinan semua lembaga, termasuk KPK dan Aparatur Sipil Negara (BKN). Kedua lembaga itu dinilai bertindak sewenang-wenang karena tidak mematuhi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI.

Novel tersebut bertemu dengan wartawan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta Timur dan mengatakan, “Presiden adalah kepala semua lembaga. Kamis (3 Oktober).

Menurut novel tersebut, pimpinan KPK pernah mengatakan bahwa atasan KPK adalah cahaya dan langit-langit. Mantan pegawai KPK yang dipecat karena ini ingin memastikan pimpinan KPK tidak benar-benar punya bos.

“Kita lihat saja apakah benar pimpinan KPK tidak ada bosnya,” kata Novel. “Itu lampu dan plafonnya.”

Novel juga menyatakan bahwa tindakan sewenang-wenang pimpinan KPK dan BKN dalam pelaksanaan TWK tidak dapat diterima. Menurut Novel, jika hal itu dibiarkan, pemecatan pegawai KPK yang jujur ​​bisa mengakibatkan pegawai lain.

“Jika kita membiarkan hal-hal ini, itu tidak hanya mempengaruhi kita, itu dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan di masa depan,” kata Nobel.

Novel menyebut pemecatan pejabat KPK itu diwarnai pelanggaran HAM dan melanggar tujuan pemberantasan korupsi.

“Upaya memerangi korupsi semakin berkurang dan ini menjadi masalah yang lebih serius,” kata Nobel.

Puluhan mantan pegawai KPK yang sebelumnya dipecat karena tidak lolos TWK telah menggugat Presiden Jokowi, pimpinan KPK, dan BKN ke PTUN DKI Jakarta.

Puluhan mantan karyawan tergabung dalam IM 57+ Institute. Mereka merasa pimpinan KPK, Jokowi dan BKN, melawan hukum karena tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI.

Baca Juga :  Penganut Konspirasi Sebut Insiden Will Smith Tampar Chris Rock Pengalihan Isu

Humas IM 57 Tata Khoiriyah mengatakan dalam keterangan tertulis, Kamis (3 Oktober) bahwa “perwakilan mantan pegawai KPK menghadiri sidang pertama gugatan PTUN sebagai pemeriksaan pendahuluan.”

(I.M/Bulan)

[Gambas:Video CNN]